SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jabiden Nadeak menilai, kasus konflik yang sering terjadi antara pihak pelaksana pemerintahan desa dan sektor pengawasan yang bahwasannya di sebut wakil rakyat desa atau (BPD) ini selalu berbuntut panjang.

Bahkan menurutnya konflik antara Kepala Desa (Kades) dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kuat berdampak terhadap pembangunan desa itu sendiri lantaran tidak seimbang dan harmonisnya roda pemerintahan selama konflik itu terus terjadi.

“Untuk itu kami harapkan agar konflik internal di desa jangan sampai menemui jalan buntu, artinya disini harus segera diselesaikan, Kepala Desa maupun BPD seharusnya bersinergi dalam membangun desa mereka masing-masing demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya Rabu 19 April 2023.

Selain itu Legislator Partai Nasdem ini juga menjelaskan, banyak kasus yang sudah terjadi di Kotim ini, yang mana diakibatkan tidak jalannya roda pemerintahan yang efektif di pedesaan hanya gara-gara perbedaan persepsi dan pendapat BPD dengan pemerintah desa.

“Disisi lain BPD selaku kepanjangan tangan masyarakat juga harus selektif dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat di desanya,” Timpalnya.

Bahkan dia juga menekankan azas musyawarah di desa merupakan jalan terbaik untuk mencari solusi efektif agar BPD dan Kades bisa sama-sama mempertimbangkan serta menghilangkan egonya masing-masing.

“Di satu sisi kepentingan masyarakat harus benar-benar diutamakan agar terciptanya roda pemerintahan yang baik dan harmonis. Dengan demikian setiap desa yang ada akan mudah dalam menentukan program kerjanya kedepannya,”tutupnya.

(Fit)