Sampit – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur bersama pihak eksekutif dan Kantor Pajak Pratama daerah setempat menggelar rapat kerja untuk menggali potensi PAD yang masih belum maksimal digarap.

Sejumlah masalah yang dibahas dalam rapat ini, terkait besarnya potensi PAD yang belum tergarap di bidang pajak bumi dan bangunan (PBB) di sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit, potensi pajak sarang burung walet, sektor parkir dan lainnya.

Potensi PBB di sektor perusahaan sawit dinilai cukup besar karena diduga banyak lahan yang belum dilaporkan. Selain itu, banyak peluang lain yang juga bisa digali dari sektor ini seperti pajak kendaraan bermotor dan lainnya.

“Kita semua sepakat bahwa perlu ada skala prioritas. Potensi PAD dari sektor perkebunan memang cukup besar. Jadi kita perlu persiapkan semuanya agar potensi itu bisa kita gali,” kata Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun, saat memimpin rapat, Selasa (5/4).

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua II DPRD Hairis Salamad, Kepala Bapenda Ramadansyah, Kepala DPMPTSP Imam Subekti serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Hasan Basri.

Rimbun menjelaskan, untuk meningkatkan PAD, pemerintah kabupaten dan DPRD serta KPP Pratama juga akan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar bisa menggali potensi PAD ini secara maksimal.

Adapun target PAD di Tahun 2022 sebesar Rp184.619.561.000, berbagai cara sudah dilakukan seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk memberi kemudahan wajib pajak, pembaruan data wajib pajak, hingga rencana pembentukan petugas penagih pajak daerah di tingkat desa.

Sementara itu Kepala KPP Pratama Sampit Hasan Basri mengaku sepakat sektor perkebunan menjadi prioritas dalam upaya menggali PAD saat ini karena potensinya memang cukup besar.

“Sumber data manusia dan waktu kita juga terbatas, makanya perlu dibuat skala prioritas ini. Kami selalu siap bersinergi dan membantu menggali serta meningkatkan PAD bagi daerah ini,” demikian Hasan Basri.(Fit).