Kuala Pembuang – DPRD Seruyan meminta kepada pihak PLN agar sementara ini tidak menjalankan aktivitas pada pengerjaan program pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Sampit – Kuala Pembuang.

“Saya minta kepada PLN dan pihak terkait agar untuk sementara jangan ada aktivitas dulu di SUTT, khususnya di lahan-lahan masyarakat yang memang masih belum ada kesepakatan sampai saat ini,” kata Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, Selasa (4/10).

Untuk diketahui, sejumlah masyarakat yang ada di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur mengajukan protes terhadap nominal kompensasi tanaman yang lahannya dialihfungsikan untuk pembangunan SUTT tersebut.

Di mana masyarakat menilai pihak PLN khususnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang menetukan besaran nominal tersebut tidak transparan dan hanya sepihak. Untuk itu, pihak DPRD Seruyan mencoba untuk memfasilitasi dan bersama-sama mencarikan solusi terhadap permasalahan ini dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Akan tetapi, sudah dua kali digelar RDP belum juga menghasilkan titik temu. Hal ini dikarenakan pihak KJPP yang terlibat dalam program ini tidak berkenan hadir.

Hingga akhirnya DPRD Seruyan memutuskan untuk menggelar RDP yang ketiga.

Selama proses ini, Eko meminta agar jangan ada aktivitas pengerjaan di lokasi yang dipermasalahkan.

“Selama ini belum ada titik temunya, mohon pihak PLN bersabar dulu. Kita tidak ingin nanti ada keributan lagi di luar sana,” tegas Eko.(ss).