SAMPIT – Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun ST meminta agar pihak pemerintah daerah melalui dinas teknisnya terus meningkatkan sosialisasi terhadap rencana kegiatan Pilkades Serentak yang akan di selenggarakan pada bulan September tahun 2023 ini.
Menurutnya DPMD selaku dinas yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan desa di Kotim ini harus benar-benar proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama menyangkut pelaksanaan pemimpin desa yang mana sudah tinggal menunggu waktu saja tersebut.
” Karena memang surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/244/SJ terkait pelaksanaan pemilihan kepala
desa pada masa pemilu dan
pilkada serentak tahun 2024 Dalam surat itu memang memberi opsi moratorium pilkades jika pelaksanaannya setelah 1 Nopember 2023, namun demikian apa yang sudah tersusun kami kira bukanlah suatu kendala kalau dilaksanakan lebih cepat,” ungkapnya Rabu (10/05/2023)
Bahkan menurutnya sudah dipertegas dalam surat Mendagri tersebut bahwa bupati/wali kota yang daerahnya akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa maka dapat melaksanakan sebelum 1 November 2023. Namun demikian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pihak panitia pelaksana teknis, merupakan dasar acuan yang tidak bisa dikesampingkan.
“Tentunya kami juga berharap bahwa proses yang sudah berjalan ini bisa segera terealisasikan, hanya memang perlu diperhatikan yakni terkait jadwal pelaksanaan, baik itu bukan dan hari, serta waktu yang terbaik, supaya tidak menggangu jalannya tahapan pemilu tahun ini,” timpalnya.
Sementara itu, sejauh ini belum ada kepastian kapan waktu pelaksanaan Pilkades serentak itu ditetapkan oleh panitia pelaksana yakni pemerintah daerah,namun belakangan disebutkan proses pelaksanaan Pilkades serentak di 15 Kecamatan, dengan melibatkan 77 Desa se Kotim itu dilangsungkan antara bulan Oktober atau September tahun 2023.(Fit)
