Muara Teweh – Untuk menyamakan persepsi tentang program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Barito Utara (Barut), Dinas Pertanian setempat menggelar kegiatan pertemuan teknis penyuluh pertanian, petugas teknis pertanian, THL-TBPP, POPT dan Manteri Tani se Kabupaten Barito Utara, di aula Kecamatan Teweh Tengah, Kamis (14/7/2022).
Kegiatan pertemuan tersebut dibuka oleh Asisten III Setda Barito Utara, Ir Inriaty Karawaheni, dihadiri Kepala BPTP, mewakili Kadis Pertanian Provinsi Kalteng, Kadis Pertanian Barito Utara, Kaban BKSDM Barito Utara, Kabid pada Dinas Pertanian, koordinator penyuluh pertanian dan undangan lainnya.
“Sesuai dengan kontek pertemuan kita hari ini, saya mengingatkan kemabali pada kita semua, bahwa negara kita adalah negara agraris, sehingga secara nasional maupun regional dan dalam program pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara pada khususnya, bahwa pembangunan pertanian masih menempati skala prioritas yang mesti kita perjuangkan bersama keberhasilannya,” kata Inriaty Karawaheni.
Hal ini kata dia, perlu kita sadari bersama bahwa bahan pangan sebagai produk akhir dari pembangunan pertanian, pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Dalam hal ini begitu vitalnya peranan ketersediaan dan lancarnya distribusi beberapa komoditi strategis seperti beras, jagung kedele dan daging.
“Maka komoditi lain yang menepati posisi penting adalah cabe dan bawang merah, dimana ketersediaannya dipasaran juga dapat mempengaruhi inflasi serta menjadi isu politik,” kata dia.
Disamping itu jelas Inriaty Karawaheni, kuatnya pengaruh komoditi pertanian tersebut, secara ekonomi sesuai kajian dari balai pengkajian teknologi pertanian (BPTP) Kalteng, komoditi cabai dan bawang merah sangat menguntungkan bila dikembangkan, karena itu pemerintah daerah mendorong petani kita untuk melakukan uji coba atau kaji terap.
Lebih lanjut dikatakan Asisten Sekda, dari pertemuan teknis penyuluh pertanian ini, dirinya minta nantinya akan menghasilkan sebuah output yang berhasil guna dalam pembangunan dan menjadi sarana komitmen seluruh penyuluh dalam meningkatkan kinerja.
“Dalam hal ini perlu saya ingatkan, bahwa rangka membangun Good Goverment mari kita optimalkan peran ASN pada umumnya meningkatkan kinerja serta kejujuran dalam bekerja, jikalau ada yang tidak sesuai dalam bekerja sehingga terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan kerugian daerah bahkan negara, maka akan kita terapkan sanksi-sanksi sesuai dengan atauran yang berlaku,” katanya.(Al)
