Muara Teweh – Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara (Sekda Barut), Drs Muhlis mewakili Bupati Barito Utara bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti secara daring pertemuan dan arahan Presiden RI tentang pengendalian Inflasi di daerah.
Pertemuan yang dilaksanakan di Istana Negara dihadiri oleh Kementerian dan lembaga terkait dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang inflasi daerahnya tinggi dan diikuti secara daring oleh Kepala Daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk bekerja bersama-sama dalam menghadapi inflasi yang diakibatkan naiknya harga migas dunia.
Presiden juga meminta Gubernur, Bupati/Walikota mengalokasikan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mensubsidi biaya transport harga bahan pokok ataupun untuk bansos kepada masyarakat.
“Kita sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan penggunaan 2 persen dana itu untuk bansos,” jelas Jokowi.
Mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan, Presiden tidak membatasi dalam bentuk sembako. Jokowi meminta Pemda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Misal untuk daerah pesisir, disarankan agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial,” kata Jokowi.
Presiden menghimbau kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang inflasi cukup tinggi agar mengambil langkah preventif untuk menekan inflasi.
Menurut Jokowi, Kalimantan Tengah termasuk dalam 10 daerah mengalami inflasi yang cukup tinggi. “Realisasi Pemda baru mencapai 47 persen, saya instruksikan agar anggaran yang ada sudah dilaksanakan, karena APBD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar,” kata Jokowi.(As)
