banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan

Dinas SOS PMD Paparkan Program ADD dan DD,  Kejaksaan Beri Pendampingan  Hukum

Kam, 29 April 2021 | 118 Views

Muara Teweh –  Pemerintah Kabupaten Barito Utara, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  melaksanakan kegiatan rapat bersama seluruh camat dan pendampingan Deda di aula setda, Kamis (29/4/2021).

Kepala Dinas Sos PMD Evereadi noor mengatakan, saat ini anggaran dana desa dan dana desa, sedang berlangsung,namun karena adanya aturan yang berubah ubah,maka pencairannya tidak bisa dilakukan.

Oleh karena itu, pihaknya menunggu peraturan sehingga nantinya penyaluran dapat di laksanakan dan tentu saja tidak terbentur masalah hukum. Untuk saat ini,pihaknya melaksanakan rapat bersama kejaksaan untuk melakukan pendampingan sama pada tahun sebelumnya.

Dalam dalam rapat itu,masing masing bidang telah memaparkan program bantuan, juga program pembangunan di seluruh Desa,  dimana saat ini jumlah penerima ADD dan DD 93 Desa,  di sembilan Kecamatan. 

Selain masalah penyaluran,  juga masalah kendala yang dihadapi untuk seluruh Desa yang mana wilayahnya, selain dekat juga di wilayah pelosok. Karena sebagian besarnya adalah letaknya jauh. Sehingga proses pencairan dan pembangunan tidak sama dengan wilayah terdekat. 

Evereadi noor menambahkam, program kegiatan selain dalam bantuan sembako juga bantuan dalam bentuk BLT. Namun untuk bantuan langsung tunai juga, penyaluran melalui rekening masing masing penerima. 

Dalam kesempatan tersebut,  sekretaris daerah Jainal Abidin meminta agar jumlah penerima manfaat betul betul selektif agar tidak terjadi kesalahan data dan masyarakat penerima memang betul adanya. 

Kepala Kejaksaan Negeri Barut, Iwan Catur Karyawan. SH mengatakan, pihaknya melalui bidang Datun,  lebih menekankan upaya pencegahan. Ini sudah diamanatkan oleh pimpinan. Karena  penindakan merupakan langkah terakhir yang ditempuh.

Melalui bidang perdata melalui ikut peran serta dalam mensukseskan pembangunan yang sudah dituangkan dalam program oleh pemerintah daerah. Sesuai paparan yang sudah disampaikan,  baik perencanaan dan pelaporan sudah bagus.Namun, permasalahan Dana Desa hampir di seluruh Indonesia ada saja pelaporan. 

Dalam laporan yang masuk ke aparat penegak hukum masalah penggunaan dana desa dan anggaran dana desa, memang cukup banyak. Tapi kejaksaan juga turun ke lapangan dan dalam menerima juga melihat latar belakang.Karena juga pelaporan adanya persaingan di desa. 

Pihaknya juga berharap melalui pendampingan bidang datun  pengacara negara, maka kedepannya melalui pengawasan lebih baik lagi,dan tentunya untuk pembangunan.

“Kita juga menghimbau agar dana desa betul betul dimanfaatkan dan jangan diselewengkan, “katanya. (Ani)

iklan

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *