banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan

Wabup Mura Sampaikan Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD

Rab, 23 Februari 2022 | 80 Views

Puruk Cahu – Wakil Bupati Murung Raya (Mura) Rejikinoor pada rapat paripurna, menyampaikan jawaban dan penjelasan dari pemerintah daerah terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi- fraksi DPRD, terhadap enam buah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2022.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Murung Raya Likon serta dihadiri oleh para anggota DPRD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Ruang Rapat Paripurna lantai II Sekretariat DPRD Murung Raya
Di Puruk Cahu, Senin (21/2).

Dalam sambutan, Wakil Bupati Rejikinoor menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mura terhadap enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan.

“Kami percaya bahwa dengan adanya saran dan masukan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Murung Raya akan menghasilkan suatu produk hukum yang bermanfaat dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tanah Malai Tolung Lingu ini,” kata Rejikinoor.

Menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai bidang pajak dan Retribusi, Wabup mrnyampaikan, bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sebagai warga yang telah ditetapkan secara hukum dan sah sebagai wajib pajak, baik perorangan maupun yang berbadan hukum lainnya yang bersifat memaksa untuk membayar pajak.

Sedangkan retribusi sebagai mana diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan dengan kata lain tidak wajib dipungut retribusi jika tidak menggunakan jasa atau izin kegiatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

“Kewenangan memungut pajak dan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah untuk menjalankan otonomi daerah yang bersifat membangun dari rakyat untuk rakyat,” ujar Rejikinoor.(Mur)

iklan

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *