Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dra. Rinie Anderson meminta agar pengawasan terhadap pupuk bersubsidi diperketat. Selain itu, perlu adanya pengawalan penyaluran pupuk subsidi sampai kepada kelompok petani.
“Saya harap penyaluran pupuk subsidi diawasi, ini barang negara yang bersubsidi. Objek penerima adalah petani,” katanya di Sampit, Rabu (22/2).
Rinie mengakui, kebutuhan pupuk di Kotim cukup banyak. Meski dirinya tidak memiliki data resmi. Namun jika dihitung dari jumlah petani, maka banyak sekali pupuk subsidi yang dialokasikan. Hal semacam ini tidak diketahui masyarakat, sehingga barang tersebut sangat rawan disalahgunakan.
“Sama halnya dengan BBM subsidi. Cuma pupuk ini tidak mencuat seperti BBM. Padahal ada miliaran rupiah anggaran pemerintah pusat dikucurkan untuk membayar subsidi tersebut,” ungkapnya.
Rinie meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan Dinas Pertanian melakukan pengawasan dan sinergitas, agar sasaran dari program subsidi pemerintah tidak dipermainkan oknum di lapangan.
Berdasarkan data dari pemerintah pusat, tahun 2021, penyaluran pupuk bersubsidi terealisasi 7,76 juta ton atau 88,45 persen dari target 8,78 juta ton. Realisasi anggaran subsidi pupuk 2021 sebesar 93,45 persen dari pagu Rp 29,05 triliun, Pada 2022, anggaran pupuk bersubsidi menurun dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 25,28 triliun.
Pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting bagi petani untuk menunjang produktivitas, adapun manfaat pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan oleh petani yaitu petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, menjamin ketersediaan pupuk sampai pelosok, kualitas pupuk terjamin karena sudah berstandar SNI.(Fit).
