banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan

Komisi IV DPRD Kotim Datangi Perusahaan Sawit Yang Gunakan Jalan Umum

Rab, 23 Maret 2022 | 341 Views

Foto - Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin, Dinas Perhubungan saat meninjau jalan umum yang digunakan pihak perusahaan besar swasta (PBS) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu.(Fit).

Sampit -Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur turun ke lapangan menyoroti keberadaan jalan milik pemerintah daerah yang juga dimanfaatkan oleh aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Kami minta agar investor di daerah ini segera memikirkan jalan khusus untuk melintasi,” kata .
Ketua Komisi IV DPRD Kotim, M Kurniawan di sampit, Selasa (22/3)

Dia mengatakan dalam Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2012 tentang  Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil produksi Pertambangan dan Perkebunan dalam Pasal 5 mengatakan kegiatan pertambangan dan perkebunan dilarang melintas di jalan milik daerah.

“Kita tidak mencari siapa yang salah. Kami hanya mengingatkan bahwa ada regulasi yang harus dipatuhi terkait masalah ini, makanya kami turun ke lapangan. Kita diskusi untuk mencari solusinya menyikapi hal ini,” kata Ketua Komisi IV Muhammad Kurniawan Anwar saat meninjau jalan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group di Kecamatan Cempaga Hulu.

Kurniawan berkunjung bersama rekan-rekannya Komisi IV yaitu Wakil Ketua Komisi IV Bima Santoso, Sekretaris Komisi IV Abdul Kadir, serta anggota Komisi IV Handoyo J Wibowo, Modika Latifah Munawarah, Bunyamin, Paisal Darmasing, Rusmawati dan Khozaini.

Kurniawan juga mengungkapkan bahwa ada aturan lainnya yaitu Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kurniawan mengatakan, pekan lalu pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah terkait masalah ini. Koordinasi juga dilakukan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah.

“Kami ingin melihat secara jelas kondisinya seperti apa. Termasuk terkait adanya kewajiban mendapatkan izin dari bupati bagi perusahaan yang menggunakan jalan daerah. Kita bicara regulasi yang harus kita patuhi,” tegas Kurniawan.

Sementara itu perwakilan BGA Group, Hendri Girsang mengatakan, dirinya akan memeriksa kembali kepada kantor pusat terkait izin dari bupati untuk penggunaan jalan daerah. Saat ini perizinan mereka ada di kantor di Jakarta.

Hendri menjelaskan, perusahaan yang mulai beroperasi pada 2002 lalu itu berusaha semaksimal mungkin mematuhi semua aturan yang ada. Tidak terkecuali dalam hal penggunaan jalan, perusahaan mereka berupaya mengandalkan jalan yang dirintis perusahaan. Ada beberapa jalan yang mereka lebarkan dengan mengganti rugi lahan masyarakat.

Manfaatnya, warga juga bisa menggunakan mobil ke desa mereka, padahal sebelumnya harus melalui sungai. Seperti ke Desa Selucing, perusahaan juga ada membeli lahan untuk dijadikan jalan.

“Sejak awal kami berusaha menghindari jalan-jalan desa, makanya kami buat dan rawat jalan sendiri. Sekarang malah masyarakat juga ikut menikmatinya karena jalannya mungkin lebih nyaman karena selalu kami rawat,”Demikian Hendri.(Fit).

iklan

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *