banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan

Keberadaan Dermaga Milik Pemkab Kotim Bisa Jadi Pemasukan Bagi Daerah

Sen, 14 Februari 2022 | 372 Views

Foto - Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar.(Fit).

Sampit – Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M. Kurniawan Anwar menyebut keberadaan Dermaga milik pemerintah daerah di Desa Pelangsian, Kecamatan MB Ketapang bisa menjadi pemasukan baru untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan baik.

“Keberadaan dermaga milik pemerintah daerah juga milik masyarakat, saya menilai sudah saatnya aktivitas bongkar muat memang diarahkan ke dermaga pemerintah daerah, karena dapat menjadi sumber pemasukan baru bagi daerah selain itu banyak poin plus lainya”,kata Kurniawan di Sampit, Senin (14/2).

Ia menilai keberadaan pelabuhan di daerah permukiman penduduk sudah tidak baik dibiarkan beroperasi. Maka dari itu ke depannya sebaiknya didorong untuk semua beraktivitas di dermaga milik pemerintah daerah.

“Dengan aktivitas bongkar muat di pelabuhan milik pemerintah ini memudahkan pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar dari Kotim karena saat ini, aktivitas dermaga kecil ditenggarai sebagai jalur masuknya barang haram jenis narkoba hingga minuman keras, rokok yang tidak bercukai,” ungkapnya.

Kurniawan menjelaskan, di kota Sampit terutama di wilayah Baamang-Ketapang banyak berdiri pelabuhan milik masyarakat. Pelabuhan itu digunakan untuk aktivitas bongkar muat.

Sayangnya dermaga itu berada di tengah permukiman masyarakat itu sendiri sehingga memicu cepatnya rusak infrastruktur jalan yang telah dibangun pemerintah.

Kondisi ini sudah terjadi puluhan tahun. Sebagian pelabuhan tersebut mengantongi izin dan ada pula yang tidak berizin. Mereka berdalih pelabuhan itu hanya untuk kepentingan sendiri, namun jika ditelusuri pelabuhan tersebut memiliki gudang-gudang besar di tengah permukiman penduduk untuk menyalin hasil bongkar muat.

“Karena itu sangat disayangkan apabila hal ini tidak menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk ke depan dapat dibenahi diatur sebagaimana mestinya, sehingga dapat menguntungkan bagi daerah terutama dari segi sumber PAD,” Demikian Kurniawan.(Fit).

iklan

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *