banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan

DPRD Kotim Minta PBS Laksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat

Kam, 7 April 2022 | 306 Views

Foto - Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Cici Desiliya.(Fit).

Sampit – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Cici Desiliya meminta kepada seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) khususnya perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan yang beroperasi di Bumi Habaring-Hurung itu sendiri agar bisa melaksanakan program pemberdayaan terhadap masyarakat setempat.

Wanita yang merupakan Legislator asal Dapil V ini mengungkapkan, program pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sudah diwajibkan dalam aturan, terutama untuk warga desa binaan yang terletak di wilayah operasional perusahaan tersebut.

“Kami kira ini merupakan hal yang sangat penting dan wajib tentunya, kenapa demikian karena pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang tenaga kerja atau mitra misalnya, sangat berkaitan erat dengan peningkatan perekonomian di wilayah desa itu sendiri,” kata Cici di Sampit, Kamis (7/4).

Cici juga menilai, di samping memang kewajiban dari PBS untuk melaksanakan 20 persen lahan plasma. Salah satu program yang harus diutamakan oleh setiap PBS yakni adalah program pemberdayaan masyarakat sekitar desa binaan, program pemberdayaan yang dilakukan oleh PBS tersebut bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah desa (pemdes).

“Kita contohkan saja misalnya program yang bisa dilaksanakan adalah pelatihan dan sosialisasi mengenai tata cara berkebun kelapa sawit dengan baik dan benar, pemberian bantuan bibit unggul, penyediaan tenaga penyuluh, perekrutan tenaga kerja di desa setempat dan lainnya,” timpalnya.

Dengan demikian menurutnya, maka konflik kesenjangan sosial, sampai pada permasalahan lainnya tidak akan mencuat. Sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan kehadiran PBS itu sendiri menguntungkan bagi mereka.

“Kita ketahui kesenjangan sosial ini di daerah kita menjadi konflik di lingkup PBS, ini terjadi karena banyaknya persoalan, seperti sengketa lahan, minimnya rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat desa wilayah operasional perusahaan itu sendiri, sampai pada masalah CSR dan juga dampak operasi,” tutupnya.(Fit).

iklan

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *