banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan
banner-iklan

DPRD Kotim Minta Kejelasan KLHK Terkait Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan

Jum, 4 Februari 2022 | 449 Views

Foto - Anggota Komisi II DPRD Kotim (Bidang Perkebunan), Wakil Ketua II DPRD Kotim, melakukan audiensi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.(Ist).

SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meminta penjelasan terkait Surat Keputusan ( SK) pencabutan izin konsesi di kawasan hutan yang diumumkan Presiden RI belum lama ini.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H. Hairis Salamad mengatakan pihaknya sengaja datang langsung menemui KLHK guna memperjelas informasi mengenai SK tersebut.

“Pasalnya SK itu hingga saat ini masih belum jelas pertanggungjawabannya di tingkat daerah,” katanya di Sampit, Kamis (3/2).

Apalagi, kata dia, Kotim termasuk salah satu daerah yang disebutkan dalam SK tersebut dan ada sejumlah izin usaha perusahaan di Kotim yang dicabut.

“Karena itu kami rasa perlu meminta penjelasan terkait hal ini,” kata Hairis.

Dia mengatakan, nanti hasil dari pertemuan ini akan di bahas lagi di daerah setelah pulang. Selain untuk meminta penjelasan terkait daerah-daerah yang masuk ke dalam kawasan hutan.

“Kita juga akan mencari solusi terhadap perusahaan yang dicabut izinnya ini,” ucapnya.

Dijelaskannya, SK tersebut tentang Pencabutan Konsesi Pemanfaatan Kawasan Hutan Yang Belum Sah. Bahkan SK tersebut juga sudah ditindaklanjuti oleh Bupati Kotim dengan mengeluarkan surat izin pencabutan penggunaan kawasan hutan yang ditujukan kepada camat dan kepala desa se-Kotim.

Terlebih dalam surat edaran Bupati Kotim menyebutkan SK yang beredar tersebut bukan mencabut izin lokasi, HGU atau IUP yang sudah dimiliki pihak investor, namun yang dicabut adalah pemanfaatan kawasan hutannya (pelepasan/pinjam pakai/tukar menukar kawasan hutan)

Hal itu juga yang nantinya akan mereka pertanyakan, karena Bupati Kotim juga mengatakan dalam edarannya bahwa SK yang beredar belum bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya sesuai norma yang berlaku, sehingga masih menunggu keputusan yang sesuai dengan tata naskah dinas sesuai ketentuan yang ada.

Karena dikhawatirkan jika informasi itu benar adanya masyarakat bisa melakukan aksi di wilayah investasi yang dapat mengganggu aktivitas investasi di daerah.

“Kita akan informasikan kejelasannya nanti setelah kami pulang,” Demikian Hairis.(Fit).

iklan

Baca Juga

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *